Pajak Bumi Bangunan – Sektor Perkebunan


Bagi Pemda mungkin ini bisa menambah PAD yah….

Coba perhatikan dan bandingkan antara SPPT PBB perusahaan perkebunan dengan aktiva yang dimiliki oleh perusahaan pada aktiva – tanaman belum menghasilkan dan tanaman yang sudah menghasilkan apakah sama nilainya? Atau ko beda banget ?

Jika bedanya sangat signifikan berarti potensi pembayaran PBB nya bisa ditingkatkan.

Selamat mencoba.

Dipublikasi di sektor perkebunan | Tag | Meninggalkan komentar

Aktiva – Tanaman belum menghasilkan


Bagi perusahaan perkebunan pada pos aktiva terdapat aktiva tambahan diluar aktiva yang dimiliki oleh perusahaan pada umumnya. yaitu :

  • Aktiva – Tanaman belum menghasilkan
  • Aktiva – Tanaman menghasilkan

Lalu apa urgensinya, apa menariknya aktiva – Tanaman belum menghasilkan bagi suatu perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan. Beberapa perusahaan bisa memanfaatkan pos tersebut untuk mengambil keuntungan di masa datang. Memanfaatkan kelemahan pengawasan dari instansi terkait terutama DJP.

Perusahaan yang memanfaatkan peluang dengan memasukkan sebanyak-banyaknya  biaya pra operasional yang terkait dengan tanaman, misal pembibitan, pemupukan, pemeliharaan dsb, akan meningkatkan nilai aktiva – tanaman belum menghasilkan secara signifikan.

Nilai aktiva tersebut akan menjadi tabungan yang potensial ketika perkebunan sudah berproduksi. Nilai aktiva yang telah menggelembung itu akan menjadi pengurang penghasilan melalui proses biaya penyusutan. dan penghematan akan terjadi.

Apakah DJP tahu? aku tak tahu. Tapi kalau biaya itu benar2 terjadi gimana ? ya boleh aja. Nah kalau biayanya ……………….? gimana ………….?

Dipublikasi di sektor perkebunan | Tag | Meninggalkan komentar

Cara Meningkatkan Pendapatan Pajak bagi Pemda


Seiring berjalannya Otonomi Daerah, Setiap Pemda dihadapkan pada kenyataan bahwa selain memperoleh bagian dana dari pemerintah pusat juga harus pandai menggali sumber pendanaan dari daerah masing-masing.

Selain Pajak Bumi dan Bangunan, Pemda harus menggali potensi pajak yang ada di wilayah dari mulai sektor informal sampai dengan sektor yang sudah terdata secara baik (terdaftar).

Cara-cara berikut dapat diterapkan oleh setiap pemda untuk meningkatkan PAD mereka :

  1. Meningkatkan pengawasan pada sektor perhotelan, di sektor perhotelan banyak yang bisa digali yaitu PP I dari restoran, Pajak pemakaian air tanah, Pajak atas hiburan yang diselenggarakan.
  2. Meningkatkan pengawasan pada sektor restoran, berapa banyak PP I yang diperoleh oleh Pemda dari semua restoran yang ada di wilayahnya, saya jamin belum maksimal. Perlu pengawasan maksimal dari setiap usaha restoran akan laporan penjualan yang sebenarnya dengan pembayaran PP I yang dia keluarkan.
  3. Meningkatkan pengawasan pada sektor pariwisata, jika dikelola secara baik pariwisata akan meningkatkan PAD dari pemasukkan tiket masuk, parkir, penyewaan stan dll.
  4. Meningkatkan pengawasan pada sektor perparkiran, di setiap daerah masih banyak area parkir yang dikelola secara liar. Dan pastikan parkir yang telah dikelola secara baik oleh perusahaan parkir memberikan sharing yang benar ke Pemda.
  5. Meningkatkan pengawasan pada sektor periklanan, banyak sekali masih terlihat spanduk spanduk yang belum ada tanda pelunasan pajak terpampang di jalanan.
  6. dst menyusul…..(bersambung)
Dipublikasi di Tentang Pajak | Meninggalkan komentar

50 orang terkaya Indonesia, berapa besar mereka bayar pajak?


Dikutip dari Forbes, Kamis (12/4/2014), daftar 50 orang terkaya ini dihimpun berdasarkan infromasi keuangan dan kepemilikan saham yang diperoleh dari bursa saham, analis, individu dan keluarga serta berbagai sumber lainnya

Kakak beradik pemilik Grup Djarum belum bergeser dari posisi puncak orang terkaya di RI dengan total kekayaan US$ 16,5 miliar atau setara Rp 203,19 triliun.

Disusul Presiden Direktur dan pemilik PT Gudang Garam, Susilo Wonowidjojo dengan total kekayaan US$ 8 miliar atau sekitar Rp 98,5 triliun.

Kekayaan Susilo menanjak dari tahun lalu US$ 5,3 miliar sehingga posisinya naik dari posisi ke empat pada tahun lalu menjadi peringkat dua.

Selain nama lama, dari 50 orang terkaya RI tercatat ada empat nama yang masuk sebagai pendatang baru yaitu Husodo Angkosubroto, Purnomo Prawiro,  Abdul Rasyid dan Irwan Hidayat.

Pendatang baru pertama yaitu Husodo Angkosubroto yang merupakan Presiden Direktur Gunung Sewu Kencana. Menempati posisi ke 23 orang terkaya RI, Husodo mengantongi kekayaan US$ 1,5 miliar dari bisnis agribisnis, properti dan asuransi yang digarap perusahaannya.

Kemudian di peringkat 25, terdapat nama Bos Blue Bird Purnomo Prawiro dengan total harta US$ 1,3 miliar. Lalu pendiri PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk, Abdul Rasyid menempati ranking 41 dengan kekayaan US$ 805 juta yang diraupnya dari perkebunan sawit terintergasi.

Peringkat 44, ada pemilik usaha Jamu Sidomuncul Irwan Hidayat dengan kekayaan US$ 660 juta. Tak hanya kaya, sebelumnya Irwan juga pernah masuk dalam daftar orang kaya Indonesia yang berhati budiman versi majalah Forbes.

Sedangkan yang tersingkir dari daftar tersebut yaitu pemilik perusahaan batu bara PT Harum Energy Tbk, Kiki Barki, pengusaha muda Sandiaga Salahuddin Uno, Winato Kartono, dan Sutjipto Nagaria.

Ingin tahu siapa saja yang menduduki daftar 50 orang terkaya di Indonesia tersebut? Berikut urutannya seperti dikutip dari Forbes, Kamis (4/12/2014):

1. R. Budi & Michael Hartono     (US$ 16,5 miliar)

2. Susilo Wonowidjojo & family     (US$ 8 miliar)

3. Anthoni Salim & family     (US$ 5,9 miliar)

4. Eka Tjipta Widjaja & family     (US$5,8 miliar)

5. Sri Prakash Lohia     (US$ 4,4 miliar)

6. Chairul Tanjung     (US$ 4,3 miliar)

7. Boenjamin Setiawan & family     ( US$ 3.5 miliar)

8. Mochtar Riady & family     ($2,7 miliar)

9. Peter Sondakh     (US$ 2,3 miliar)

10. Sukanto Tanoto     (US$ 2,1 miliar)

11. Tahir (US$ 2,1 miliar)

12. Bachtiar Karim     (US$ 2 miliar)

13. Putera Sampoerna & family     (US$ 1,9 miliar)

14. Theodore Rachmat     (US$ 1,9 miliar)

15. Murdaya Poo     (US$ 1,7 miliar)

16. Kusnan & Rusdi Kirana     (US $1,7 miliar)

17. Eka Tjandranegara     $(US$ 1,7 miliar)

18. Martua Sitorus     (US$ 1,7 miliar)

19. Eddy Katuari & family     (US$ 1,7 miliar)

20. Kuncoro Wibowo & family     (US$ 1,6 miliar)

21. Ciputra & family     (US$ 1,5 miliar)

22. Ciliandra Fangiono & family     (US$ 1,5 miliar)

23. Husodo Angkosubroto & family     (US$ 1,5 miliar)

24. Hary Tanoesoedibjo     (US$ 1,4 miliar)

25. Purnomo Prawiro     (US$1,3 miliar)

26. Edwin Soeryadjaya     (US$1.3 miliar)

27. Djoko Susanto     (US$ 1,3 miliar)

28. Achmad Hamami & family     (US$ 1,2 miliar)

29. Kartini Muljadi & family     (US$ 1,1 miliar)

30. Low Tuck Kwong     (US$ 1,1 ,miliar)

31. Husain Djojonegoro & family     (US$1 miliar)

32. Benny Subianto     (US$ 1 miliar)

33. Harjo Sutanto     (US$ 950 juta)

34. Alexander Tedja     (US$ 935 juta)

35. Soegiarto Adikoesoemo     (US$ 930 juta)

36. Aksa Mahmud     (US$860 juta)

37. Garibaldi Thohir     (US$ 855 juta)

38. Sjamsul Nursalim     (US$ 830 juta)

39. Hashim Djojohadikusumo     (US$ 825 juta)

40. Eddy Kusnadi Sariaatmadja     (US$820 juta)

41. Rasyid Abdul     (US$ 805 juta)

42. Lim Hariyanto Wijaya Sarwono     (US$ 800 juta)

43. Arifin Panigoro     (US$ 680 juta)

44. Irwan Hidayat     (US$ 660 juta)

45. Sudhamek     (US$ 655 juta)

46. The Ning King     (US$650 juta)

47. Jogi Hendra Atmadja     (US$ 630 juta)

48. Prajogo Pangestu     (US$ 570 juta)

49. Santosa Handojo     (US$ 555 juta)

50. Trihatma Haliman     (US$500 juta)

mudah-mudahan mereka membayar pajak bisa proporsional dengan nilai kekayaan yang dia miliki, biar negara/rakyat bisa memaknai kekayaannya bermanfaat buat negeri ini.

Dipublikasi di Tentang Pajak | Meninggalkan komentar

Perusahaan eksis tapi tidak pernah bayar pajak


Bisakah?

Jawabannya bisa, untuk perusahaan2 yang mempunyai masa operasional 3 – 4 tahun dalam suatu proyek bisa melakukan seperti judul di atas. Biasanya perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di sektor property,/ real estate,/kontraktor dan sejenisnya.

Kok bisa, mungkin dalam kisaran 3 sd 4 tahun tersebut perusahaan membayar pajak di salah satu tahunnya tapi jumlah sangat kecil dibandingkan nilai operasionalnya. oh ya yang dimaksudkan pajak diatas adalah pajak penghasilan tahunan yah.

Bagaimana mereka melakukan hal tersebut?

Mereka menyadari kelangsungan proyek dia di sektor property tersebut 3 -4 tahun saja setelah itu dia tidak aktif atau kemudian aktif lagi di proyek yang berbeda di tahun berikutnya. Perusahaan akan selalu menjaga untuk menangani satu proyek hingga selesai sebelum menangani proyek berikutnya. strategi. Tapi mungkin juga beberapa proyek dilakukan bersama tapi ini memerlukan manajemen strategi perpajakan yang lebih komprehensif. Karena beban praoperasional yang sangat besar untuk proyek2 yang dijalani maka perusahaan ditahun pertama hampir pasti membukukan kerugian yang besar. Kerugian itulah yang melindungi dia selama lima tahun. Yah kerugian tahun pertama apalagi ditambah tahun kedua benar-benar memprotek perusahaan dari beban pajak tahunan. Sementara masa kelangsungan hidup perusahaan sangat pendek berkisar 4 tahun saja.

Peran yang sangat vital sebenarnya adalah pengakuan dari Kantor Pajak atas kerugian di tahun pertama atau kedua. Perlu pemahaman yang maksimal di dunia property bagi orang yang menilai kerugian perusahaan di tahun-tahun awal.

Seringkali di dunia nyata ada juga perusahaan tersebut telah benar2 tidak aktif setelah proyek selesai.

Dipublikasi di Tentang Pajak | Meninggalkan komentar

Mengatur Kompensasi Kerugian


Berdasarkan peraturan perpajakan, kerugian dapat dikompensasikan selama lima tahun berikutnya. Jika kita tahun pajak 2014 mengalami kerugian di laporan keuangan fiskalnya maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Pada tahun 2020 jika masih terdapat kerugian yang tersisa tidak boleh dikompensasikan lagi.

Bagi perusahaan tertentu yang baru berdiri dan mempunyai manajemen pajak yang baik, akan berusaha menerapkan kerugian maksimal di tahun-tahun awal operasional perusahaan. Sebagai suatu cara mengurangi beban pajak penghasilan.

Jika di dua tahun pertama perusahaan membukukan kerugian yang signifikan dan telah ditetapkan oleh Kantor Pajak, maka perusahaan akan dengan tenang selama 6 tahun mendatang menghadapi beban pajak tahunan.

Dipublikasi di Tentang Pajak | Meninggalkan komentar

Benchmarking


Hasil pemeriksaan dari kantor pajak atas laporan keuangan /SPT wajib pajak menghasilkan pajak kurang bayar yang sangat signifikan begitu keluhnya. dia lagi diperiksa oleh kantor pajak. yang membuat dia bingung cara petugas pajak melakukan koreksi atas laporan keuangan dia. Dia merasa sudah mendekati betul apa yang dia laporkan (belum 100% he he he..) paling koreksi berapa persen gitulah yang bisa diterima akal pikirannya. Nah yang ini hampir 100%. Glek.

Katanya petugas pajak melakukan koreksi dengan metode benchmarking atau perbandingan dengan perusahaan sejenis. Bisakah sebenarnya ini dilakukan sebagai dasar perhitungan dilakukannya koreksi?

Bagaimana menurut pendapat rekan2?

Kalau menurut pendapatku adalah kurang tepat Kantor Pajak menerapkan metode tersebut untuk melakukan koreksi fiskal terhadap wajib pajak. Benchmarking sebaiknya digunakan hanya sebagi patokan standar saja. Tugas tambahannya adalah mencari perbedaan kenapa wajib pajak X mempunyai hasil yang berbeda dengan benchmarking yang dipunyai oleh kantor pajak.

Ada beberapa alasan kenapa ini ngga bisa diterapkan sebagai dasar koreksi:

  • Tiap perusahaan mempunyai karakteristik yang berbeda
  • Struktur modal juga mempengaruhi hasil/output suatu perusahaan, perusahaan yang modalnya dari bank akan berbeda dengan perusahaan yang tanpa pinjaman.
  • Kondisi ekonomi pada saat benchmarking dibuat.
  • Lokasi perusahaan yang diperbandingkan, lokasi di kalimantan tidak bisa dibandingkan dengan sumatera, misalnya.
  • Mesin2 yang digunakan, apakas sama? merek sama?
  • produktivitas tenaga kerja antar perusahaan yang dibandingkan.
  • masih banyak lagi lah pokoknya

Mungkin bisa dikatan apple to apple bahasa kerennya.

Dipublikasi di Tentang Pajak | Meninggalkan komentar