Lelang Jabatan Dirjen Pajak


Akhir-akhir ini di dunia pajak dihiasi dengan berita seputar Lelang Jabatan Dirjen Pajak. Pengen sih sebenernya ikutan ngeramaiin. Tapi aku harus ngaca dulu kali yah. Bahwa tugas Dirjen Pajak di Indonesia sangat berat. Harus mengumpulkan pajak yang jumlahnya di atas 1000 triliun. wow. dari seluruh pelosok wilayah Indonesia. cape deh. Belum lagi fakta belakangan DJP yang dipimpin orang sekaliber Pa Fuad Rahmany aja ngga pernah tercapai. Apa itu bukan beban tersendiri? Kecuali mereka punya tujuan hanya numpang sejarah bahwa dirinya pernah tercatat sebagai DJP 1. Atau juga mereka hanya numpang makan dan fasilitas yang disediakan bagi pejabat DJP 1.

Ngomong-ngomong dan berandai andai kalau seandainya tiba-tiba Pak Jokowi menunjuk aku sebagai orang nomor satu di DJP. Gimana? Wah kebangetan itu namanya. Emang Pak Jokowi tahu darimana akan keberadaanku? Pertanyaannya kalau itu terjadi gimana?

Yah kalau sudah ditunjuk yah ga bisa apa apa, sebagai orang yang ditnjuk tidak bisa menolak, soale ga perlu repot ngikuti lelang jabatan, betul ngga?

Yang pasti akan kujanjikan ke Pak Jokowi adalah bahwa selama kepemimpinanku, Bapak harus Yakin bawa Target Pajak yang dibebankan selama aku menjabat akan tercapai. Pokoknya Beres. Kok Bisa Bagaimana caranya Le?

Begini yang akan kulakukan selama menjabat:

  1. Bapak Jokowi sebagai Presiden dan Pak JK sebagai Wakil Presiden harus melaporkan SPT dengan benar dan tunjukkan kepada seluruh warga Indonesia bahwa Bapak berdua telah melaporkan SPT dengan pajak yang kurang bayar minimal Rp10 milyar masing2.
  2. Saya minta kepada Bapak sebagai Presiden untuk memerintahkan kepada para pembantu Bapak untuk melaporkan SPT dengan benar juga dengan melaporkan SPT Kurang Bayar minimal Rp 5 milyar setiap menteri dan wakil menteri.
  3. Setiap Direksi BUMN untuk mengikuti hal yang sama mereka melaporkan SPT Kurang Bayar sebesar Rp 1 milyar.
  4. Setiap Gubernur di setiap provinsi melaporkan SPT Kurang Bayar sebesar Rp 1 Milyar.
  5. Setiap Bupati/Walikota di seluruh Indonesia melaporkan SPT Kurang Bayar sebesar Rp 250 juta.
  6. Setiap Anggota DPR dihimbau untuk melaporkan SPT Kurang Bayar sebesar Rp 500 juta.
  7. Setiap Anggota DPRD di seluruh Indonesia dihimbau untuk melaporkan SPT Kurang Bayar sebesar Rp 100 juta.
  8. Setiap Eselon I di semua unsur pemerintahan untuk melaporkan SPT Kurang Bayar sebesar Rp 250 juta.
  9. Setiap Eselon II di semua unsur Pemerintahan untuk melaporkan SPT Kurang Bayar sebesar Rp 100 juta.
  10. Setiap Konglomerat yang ada di Indonesia untuk meningkatkan pembayaran pajaknya melalui pelaporan SPT yang benar dengan melaporkan SPT Kurang Bayar antara Rp 10 Milyar hingga Rp 20 Milyar.
  11. Jadikan DJP ini dibawah kendali langsung Presiden, minimal setingkat menteri. atau kalau bisa setengah di atas kementerian. Kenapa? Akan berguna sangat banyak. akan saya ceritakan nanti. Kalau Bapak belum tidur.
  12. Bapak Presiden yang terhormat, bentuklah Badan yang mengelola data untuk seluruh kementerian, Badan, Perusahaan, dan Organisasi yang dimiliki pemerintah untuk ditampung dalam Pusat Data Nasional yang menyangkut aktivitas ekonomi dan keuangan/perbankan yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun oleh DJP.
  13. Kami akan memaksimalkan SDM yang dimiliki dengan melakukan revolusi total terhadap struktur kepegawaian. Dimana semua pegawai akan saya arahkan untuk menjadi petugas lapangan. Biar mengikuti Bapak Presiden untuk Blusukan. Maklum pegawai kami terlalu lama duduk di kursi biar ada peneyegaran. biar matanya bisa melihat. biar telinganya bisa mendengar. satu lagi biar bisa menghitung pajak secara benar.
  14. Struktur Direkturnya hanya akan dibagi tiga saja yaitu Direktur Administrasi, Direktur Lapangan dan Direktur Peraturan. ngikut kaya di pertamina. simple.
  15. Kami akan berupaya keras untuk mendorong terlahirnya UU Perpajakan yang kuat dan komprehensif dan melakukan sinkronisasi dengan KUHAP/KUHP.
  16. Kami akan meningkatkan kerjasam dengan instansi POLRI dan Kejaksaan Agung untuk melakukan penegakan hukum. Bila perlu merekrut pegawai dari kedua instansi tersebut.
  17. Di setiap pelosok desa akan kami tempatkan pegawai kami. kantor numpang di setiap kelurahan jika belum ada kantor. untuk mengontrol segala aktivitas ekonomi sekecil apapun.
  18. Segala macam pelaporan akan dipermudah dan sesederhana mungkin. mudah dan dapat dipahami oleh setiap wajib pajak.
  19. Dan memerintahkan kepada Bank Persepsi untuk menerima pembayaran pajak sesuai jam kantor perbankan.
  20. Memperkuat fungsi pengawasan dengan menggandeng BPKP dan BPK.

demikian Pak Presiden yang bisa saya sampaikan seandainya benar-benar Bapak tega memilih saya.

Tentang zaidanzidna

learn together
Pos ini dipublikasikan di Tentang Pajak. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s