Penghapusan dan Pengurangan Sanksi Administrasi


Kita bisa mengajukan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi yang dikenakan kepada kita oleh kantor pajak. Ini hak yang diberikan oleh Ditjen Pajak kepada kita. Namun hak ini jarang sekali dimanfaatkan oleh Wajib Pajak. Usaha untuk melakukan hal ini lumayan dapat menambah likuiditas perusahaan.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pengurangan atau
Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak mengatur
bahwa :
(1) Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat
mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang ternyata dikenakan karena adanya kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan
Wajib Pajak.
(2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
a. Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya,
b. Disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak melalui kantor Pelayanan Pajak yang mengenakan sanksi administrasi tersebut;
c. Tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diajukan secara tertulis dalam
bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung
permohonannya.
(4) Setiap permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya boleh diajukan oleh Wajib
Pajak yang tidak mengajukan keberatan atas ketetapan pajaknya, dan diajukan atas suatu
Surat Tagihan Pajak, suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atau suatu Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar Tambahan.

About these ads

Tentang zaidanzidna

learn together
Tulisan ini dipublikasikan di Tentang Pajak. Tandai permalink.

17 Balasan ke Penghapusan dan Pengurangan Sanksi Administrasi

  1. joyfull berkata:

    bisa minta alamat emailnya?
    saya mahasiswa hukum, mau menyusun skripsi mengenai pajak, gitu..
    mungkin ada yang bisa saya diskusikan sama anda,
    terima kasih.

  2. abeeayang berkata:

    wedew……..dah ada yang mbahas yapp
    kemarin mau nulis nggak jadi takut ada yang tanya macam2…….*malu*
    soalnya aku cuman tahu dari buku dan mata kuliah seh……..
    *tambah malu*
    salam kenal………..

  3. Winardi berkata:

    Kalau sudah mengajukan penghapusan atau
    pengurangan denda, selanjutnya
    apa masih bisa mengajukan keberatan dan banding pak?

  4. zaidanzidna berkata:

    salam kenal juga kepada abeeayang

  5. zaidanzidna berkata:

    to Winardi

    biasanya wajib pajak yang mengajukan penghapusan atau pengurangan denda adalah wajib pajak yang mau membayar pokok pajak terutangnya. Sebaiknya kalau ada kemungkinan kita mengajukan keberatan atau banding lebih baik dilakukan sekaligus aja di keberatan atau banding tersebut.

    Jadi usaha yang kita lakukan cukup sekali itu, yaitu di keberatan atau banding.

  6. setiyo berkata:

    saya sekarang ini baru pertama kali akan membayar pajak untuk CV yang saya dirikan satutahun lalu,padawaktu saya mendirikan cv tersebut beralamat di porong sda dan waktu melakukan aktivitas usaha ternyata banyak ditolak karena lokasi kita terkena bencana lumpur sehingga pihak bank pun tidak mau mempercayai usaha kita termasuk aset kita yang dekat dengan lupur lapindo akhirnya usaha saya tidak ada aktivitas nya sama sekali,yang saya tanyakan bagaimana saya hurus membuat laporan untuk bayar pajak tersebut? salam jika berkenan menjawab mohon di emailkan.salam

  7. zaidanzidna berkata:

    sebelumnya saya ikut prihatin dengan keadaan yang menimpa wilayah porong. semoga semuanya segera berakhir.

    saya salut meskipun dalam kondisi seperti ini Mas Setiyo masih punya keinginan untuk menjalani kewajiban perpajakannya.

    Mas Setiyo, dengan kondisi seperti itu tentu berarti perusahaan tidak melakukan kegiatan usaha. Mas Setiyo tetap melaporkan baik SPT Masa maupun tahunan seperti biasa (waktu penyampaian/pelaporan). Dengan tidak adanya kegiatan usaha maka SPT yang disampaikan melaporkan tidak ada peredaran usaha (Nihil). Jadi SPT yang disampaikan adalah SPT Nihil. Tidak ada angka yang dilaporkan.

    demikian, semoga bermanfaat.

  8. Tri Priyanto berkata:

    Bisa kah saya di kirimkan contoh surat Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan untuk diajukan ke KPP?

  9. tukimin berkata:

    tidak ada kegiatan dan lupa lapor atau bayar pajak selama 5 bulan ( agustus- desember), alasan apa yang diberikan jika ingin melakukan pelaporan dan pembayaran pajak (jika ada)

  10. zaidanzidna berkata:

    Mas Tukimin

    alasan yang tepat adalah ngaku apa adanya
    dan melaporkan serta menbayar yang belum dilakukan

  11. fyria berkata:

    salam kenal pak….
    saya baru bekerja pada sebuah perusahaan dan bertugas dibagian keuangan. setelah saya lihat laporan keuangan tahun lalu, ternyata perusahaan ditahun 2002 pernah diperiksa oleh petugas pajak dan dinyatakan harus membayar denda dan bunga pajak sebanyak 500juta lebih. pada saat itu tidak ada yang mengerti masalah perpajakan diperusahaan kami, sehingga pimpinan perusahaan hanya bisa pasrah dengan keputusan itu. sejak tahun tersebut sampai sekarang perusahaan diwajibkan harus mencicil denda dan bunga pajak tersebut setiap bulan dengan jumlah yang telah ditentukan oleh kantor pajak.
    pertanyaan saya:
    1. apakah sisa denda dan bunga pajak tersebut masih mungkin untuk diajukan penghapusan dan pengurangan sanksi administrasi ?
    2. jika memang bisa, bagaimana langkah yang harus kami lakukan?
    3. apakah denda dan bunga pajak tersebut bisa dikurangi dari jumlah laba ditahan yang sudah dilaporkan pada tahun sebelumnya?
    4. bagaimana cara menghitung penyusutan pembelian inventaris bekas untuk laporan keuangan fiskal (pembelian pada bulan november dan tutup buku pada bulan desember), apakah penyusutan langsung dihitung 1 tahun atau hanya 1 bulan?

    mohon penjelasannya pak, berhubung saya juga masih awam dengan masalah pajak. terima kasih telah meluangkan waktu.

  12. Yuli berkata:

    Salam kenal,

    Saya baru saja buka CV, tapi suratnya bulan April baru selesai.
    Yang ingin saya tanyakan, kalau belum ada transaksi harus lapor pajak ga, kalau lapor cara bagaimana yah? Masalahnya aku belum mengerti minta bantu yah?

  13. ugiek berkata:

    minta contoh surat nya pak..!!!

  14. Tutut berkata:

    salam kenal Pak, mau tanya nich pengajuan penghapusan denda PBB untuk perusahaan bisa dilakukan sekaligus untuk 3 tahun tidak ya ? karena baru tahun ini bisa membayar pokoknya saja. Untuk pokoknya sendiri bisa dikurangi tidak? terima kasih atas jawabannya.

  15. gunadarma berkata:

    apakah sanksi administrasi dapat dihapuskan karena pada waktu itu wajib pajak belum mengerti dan belum paham betul tentang pelaporan pajak bulanan?trus dengan cara apakah?thank’s

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s