Seorang kawan yang pengusaha, datang berkunjung. setelah basa-basi sekian lama. sampailah pada titik pokok yang dia kehendaki. dia menyodorkan laporan keuangan dan form spt yang sudah diisi. meminta saya untuk melihatnya dan memberikan saran seperlunya.

Tidak ada yang salah dengan laporan keuangan dan spt nya semuanya menampakkan wajar-wajar saja. apalagi setelah saya tanyakan apakah semua laporannya telah dibuat dengan benar dan didukung bukti pendukung. dia pun mengiyakannya. saya kira bagus dan siap untuk di laporkan ke kantor pajak.

Namun demikian ada yang saya sentil, ternyata laporan keuangannya menyajikan lebih bayar sebesar seratus ribuan dari omzet yang milyaran. berdasarkan penjelasannya saya bisa mengatakan bahwa semua bisa dipertanggungjawabkan.

Saya mulai untuk memberi pertimbangan tentang lebih bayar yang seratus ribu tersebut. bukan masalah nanti ribet berurusan dengan pajak. saya yakin sekarang kantor pajak sudah sangat fair dan lebih baik. tapi saya hanya melihat berdasarkan kepentingan teman saya saja yang sangat super sibuk.

Saya bilang kalau semua dokumen yang diperlukan untuk proses lebih bayar lengkap ngga masalah kalau laporan itu langsung disampaikan saja. tapi jika dokumen masih belum dirapikan dan masih harus dikumpulkan, kalau bisa dipertimbangkan lagi. Saya pikir waktu anda yang terbuang untuk mengurusi lebih bayar seratus ribu akan jauh lebih berharga nilainya. dia begitu super sibuk. saya yakin dia akan repot untuk mengurusi hal demikian. dia mengerti.

tidak ada kabar selanjutnya apakah dia mempertimbangkan saran saya dalam melaporkan SPT Tahunannya.

hampir setiap laporan keuangan perusahaan memiliki pos biaya lain-lain. pos ini sebagai penampungan segala jenis biaya yang tidak bisa diklasifikasikan ke pos-pos yang sudah ada. jumlah yang ada pada pos lain-lain memiliki nilai yang relatif lebih kecil dibandingkan pos yang sudah ada. kalau nilai pos ini melebihi jumlah yang ada suatu akun alangkah baiknya di buatkan pos akun tersendiri.

seringkali di jumpai pada suatu laporan keuangan jumlah biaya lain-lain nilainya sangat material. saya tidak tahu kenapa manajemen malas untuk membuat pos akun baru. seakan menumplekkannya ke dalam pos pembuangan tersebut.

ketika kita berhadapan dengan pajak, pos ini akan menjadi ladang empuk untuk dilakukan koreksi fiskal. karena merupakan pos buangan biasanya seringkali perusahaan mengabaikan bukti atau dokumen pendukung biaya tersebut. kalaupun perusahaan terpaksa melakukan hal di atas sebaiknya perusahaan membuat rincian biaya lain-lain dengan tetap menjaga keberadaan bukti pendukungnya.

semoga dikemudian hari kita tidak direpotkan ketika berhadapan dengan pihak ketiga yang berkepentingan dengan kita misal Direktorat Jenderal Pajak.

Bagaimana membuat laporan keuangan untuk kepentingan pelaporan pajak?

Menyusun laporan keuangan untuk pelaporan pajak harus memperhatikan hal-hal berikut

1. Laporan keuangan harus disusun secara berkesinambungan, artinya antara laporan tahun periode yang lalu dengan        sekarang harus dapat dikaitkan, tanpa ada suatu hal yang hilang.
2. Antara laporan laba rugi dan neraca terhubung minimal yang ditunjukkan oleh pos laba tahun berjalan.
3. Laporan disusun berdasarkan PSAK.
4. Lakukan koreksi fiskal untuk laporan komersial yang kita buat.
5. Membuat Daftar penyusutan dan amortisasi sesuai dengan UU PPh.
6. Lakukan equalisasi antara jumlah omzet pada SPT Tahunan dengan SPT Masa PPN, jika terjadi perbedaan berusahalah temukan perbedaan tersebut dan tuangkan dalam penjelasan equlisasi.
7. Lakukan cross check antara biaya yang merupakan obyek-obyek pajak pada laporan keuangan dengan SPT masa PPh Pasal 21, 22, 23, 26, 4(2). Sudah samakah jumlahnya?
8. Bukti-bukti pembayaran/pemotongan pajak harus disimpan secara baik.
9. Pos-pos laporan keuangan dibikin secara jelas, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda dari kantor pajak.

dengan membuat laporan keuangan yang demikian perusahaan akan dengan tenang melaporkan kewajiban pajak yang dimiliki ke kantor pajak. selamat mencoba.

Hal ini juga dilontarkan oleh mahasiswaku. Pa hampir setiap saat saya selalu bayar pajak. PPN. setiap kali makan di mall saya dikenakan PPN 10%.

duh ini yang salah pengajar atau mahasiswanya. apa dosennya lupa menerangkan perbedaan PPN dan Pajak Pembangunan I.

Yah sebagian orang masih menganggap bahwa pengenaan pajak ketika kita makan direstoran atau di mall merupakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kadang-kadang kalau kita cek di struk pembayaran juga tertulis PPN. jadi tidak salah kalau konsumen mengagap bahwa ia telah membayar PPN.

Nah yang ini perlu peran dari kantor pajak untuk memberikan penjelasan kepada para pemilik restoran untuk tidak mencantumkan PPN lagi pada struknya. mengganti dengan Pajak Pembangunan I.

Besarnya PTKP per tahun mulai 1 januari 2009 adalah sebagai berikut :

a. Rp 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak

orang pribadi;

b. Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang

kawin;

c. Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota

keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang

menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

-

-

PTKP per bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c adalah PTKP per tahun

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi 12 (dua belas), sebesar :

a. Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang

pribadi;

b. Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;

c. Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah

dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi

tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

-

-

Besarnya PTKP bagi karyawati berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Bagi karyawati kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri;

b. Bagi karyawati tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga

yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

-

-

Dalam hal karyawati kawin dapat menunjukan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat

serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan suaminya tidak menerima atau memperoleh

penghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan

PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

-

-

Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender.

-

-

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, besarnya PTKP untuk pegawai yang

baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun kalender ditentukan berdasarkan keadaan

pada awal bulan dari bagian tahun kalender yang bersangkutan.