Pedagang Nasi Goreng ber NPWP


Seorang pedagang nasi goreng mampir menanyakan bagaimana cara membuat NPWP, saya jelaskan bahwa tinggal datang ke KPP setempat, mengisi formulir dengan disertai fotokopi KTP. Jadi deh.

Dalam hati hebat juga nih pedagang udah mau bayar pajak. Apa tujuan sebenarnya sih bikin NPWP tanya saya. Dia bilang mau buka tabungan BCA. kenapa mesti BCA. soalnya biar bisa nabung pakai mesin atm. ngga ngantri.

Begitu yah…..

Dipublikasi di serba serbi | Tag | Tinggalkan komentar

Equalisasi Pos Piutang dan Penjualan


Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam Laporan Keuangan Fiskal yang kita buat adalah melakukan equalisasi anatara Pos Piutang yang ada di Neraca dengan Penjualan yang tercantum pada Laba Rugi.

Jika dua pos itu sudah equal maka berati laporan yang kita buat sudah tergambar di dua pencatatan dengan benar. Artinya penjurnalan yang kita bikin secara akuntansi telah terecord secara baik.

Jika dua pos tidak equal maka ada kemungkinan salah satu pos tersebut tidak tercatat dengan baik. Jika hasil equalisasi menunjukkan bahwa penjualan kurang besar maka akan berdampak terhadap Penghasilan Kena Pajak kita yang kurang lapor. Dan tentu saja pajak yang kita bayar jadi nambah dong.

Makanya sebelum itu terjadi luangkan waktu sebentar (?) untuk melakukan equalisasi.

Secara sederhana equalisasi dapat digambarkan sebagai berikut :

  • Total Pembayaran Piutang (setahun)
  • + Piutang akhir tahun
  • -  Piutang awal tahun
  • = Penjualan setahun

asumsi : penjualan secara kredit semua dan tanpa menyertakan unsur PPN

bagaimana jika penjualannya campuran, maka kita perlu menambahkan unsur penjualan kas.

  • Total Pembayaran Piutang (setahun)
  • + Piutang akhir tahun
  • -  Piutang awal tahun
  • = Penjualan kredit setahun
  • + Penjualan kas setahun
  • = Total Penjualan

Jika didalamnya ada unsur PPN, maka

  • Total Pembayaran Piutang (setahun)
  • + Piutang akhir tahun
  • -  Piutang awal tahun
  • = Penjualan kredit setahun
  • + Penjualan kas setahun
  • = Total Penjualan
  • Penjualan bersih (exclude PPN) = 10/11 *Total Penjualan kotor
Dipublikasi di Tentang Pajak | Tinggalkan komentar

Kesesuaian antara Laba ditahan dengan Laba pada Rugi Laba


Sesuatu yang perlu juga diperhatikan sebelum kita menyampaikan SPT TAhunan adalah mengecek apakah laba yang ada laporan rugi laba telah sesuai (sinkron) dengan laba ditahan tahun berjalan yang ada di neraca.

Telah sesuai artinya jumlah laba tahun berjalan setelah dikurangi pajak yang dibayar adalah sama dengan laba ditahan tahun berjalan pada neraca.

Jika tidak sesuai bisa jadi akan bermasalah di kemudian hari. apalagi kalau yang tercantum di neraca lebih besar dibandingkan dengan yang ada pada Laporan Rugi Laba. Petugas pajak akan menagih kekurangan pembayaran pajak kita plus denda administrasi.

glek. lumayan.

Dipublikasi di Laporan Keuangan Fiskal | Tag | Tinggalkan komentar

Bagaimana membuat laporan keuangan pajak yang baik dan benar


Membuat laporan keuangan untuk kepentingan pajak pada hakekatnya sama dg membuat laporan keuangan komersial pada umumnya hanya perlu penyesuaian dengan peraturan perpajakan. Secara sederhana dapat dirumuskan bahwa :

LAP KEU FISKAL = LAPKEU KOMERSIAL +/- KOREKSI FISKAL

Laporan Keuangan fiskal yang kita buat memudahkan kita memasukkan unsur-unsur laporan keuangan komersial ke dalam SPT. Artinya jika kita telah membuat laporan keuangan fiskal maka kita dengan mudah (relative) mengisi SPT, karena tinggal memindahkan angka2 tersebut kedalam kolom yang tersedia dalam formulir SPT.

Bagaimana kalau kita belum sempat membuat laporan keuangan fiskal sementara kita sudah kepepet untuk mengisi SPT. Berdasarkan pengalaman sih boleh boleh saja melampirkan lapkeu komersial sebagai lampiran SPT, dimana pada kolom koreksi fiskal diisi nihil. Sebagai konsekuensi kita harus siap sedia jika ada klarifikasi dari kantor pajak bahwa lapkeu kita perlu di revisi (kalau SPT kita diteliti oleh pegawai pajak tentunya). Biasanya akan mengikuti tambahan jumlah pajak yang kita bayar dan tentu dendanya.

Jadi dapat disimpulkan secara sederhana : membuat laporan keuangan fiskal yang benar adalah laporan keuangan yang telah memperhitungkan koreksi fiskal sesuai peraturan UU Pajak.

(dalam pembahasan berikutnya akan dicoba secara detail masalah ini)

Dipublikasi di Laporan Keuangan Fiskal | Tag | Tinggalkan komentar

Pajak di penghujung tahun 2014


Di Penghujung tahun 2014, pemerintah dibayangi oleh rasa kekhawatiran akan tidak tercapainya target pajak yang diembankan kepada DJP. Seakan menohok dan memberikan tantangan kepada pemerintahan baru untuk menyentuh dan memperlakukan masalah pajak ini lebih dari segalanya. Betapa tidak karena negara ini sudah begitu tergantung dengan dana pajak yang terkumpul. Tanpa dana pajak maka jalannya pemerintahan akan limbung.

Sampai dengan akhir November saja penerimaan pajak hanya berkutat di kisaran 70%. Artinya dalam jangka yang hanya sebulan menarik sisa yang 30% adalah pekerjaan yang sangat berat kalau tidak mau dikatakan suatu upaya yang mustahil.

Kenapa dan Mengapa Target Pajak di tahun ini tidak tercapai, jawaban yang pasti adalah DJP memiliki jawabannya. Hanya sebagai pemerhati perpajakan saya hanya menduga dan mengira beberapa hal yang menjadi kegagalan dalam mencapai target.

  1. Target pajak yang dibebankan kepada DJP terlalu tinggi, pemerintah dalam hal ini tiap tahun selalu menaikkan target pajak dari tahun-tahun sebelumnya sebagai suatu konsekuensi pendanaan APBN yang cenderung naik setiap tahun. Kenaikan target ini tidak melihat kondisi ekonomi nasional dan dunia. Apakah berarti pemerintah tanpa perhitungan dalam menentukan target? Pasti punya hanya meleset saja.
  2. Pemasukan pajak dari sektor pertambangan yang hancur lebur karena adanya larangan pemerintah untuk melakukan ekspor bahan tambang mentah, menimbulkan perusahaan yang bergerak disektor pertambangan lagi berdarah-darah. Memperatahankan kelangsungan usaha adalah hal utama bagi perusahaan di sektor ini akibat kerugian yang mendera. Dengan keuangan yang rugi maka tidak ada pajak yang bisa dibayar, malah sebagian mungkin  mengajukan restitusi atas pembayaran pajak yang telah disetor.
  3. Konsentrasi DJP yang belum bergeser dari Wajib Pajak Besar untuk  menjadi tumpuan dan acuan dalam memenuhi target penerimaan pajak. Meskipun ada upaya-upaya kecil yang telah dilakukan DJP untuk mencari pemasukan diluar WP Besar.
  4. Banyak dari Obyek Pajak dan Wajib Pajak yang belum tersentuh pajak. Berapa persen dari WP yang terdaftar melaporkan SPT nya? Berapa persen dari yang melaporkan SPT mereka membayar pajak? persentasenya sangat kecil dari yang seharusnya. Apalagi dibandingkan antara yang membayar pada SPT nya dengan Jumlah penduduk yang potensial sudah wajib membayar pajak. Apakah DJP pernah memikirkan ini? Mungkin.
  5. Wajib Pajak Patuh didominasi oleh Wajib Pajak BUMN, artinya diluar BUMN atau BUMD tingkat kepatuhannya masih relatif kecil.
  6. Kerja kerja kerja moto pemerintahan baru mungkin belum melekat betul di DJP, sehingga target tidak tercapai, Coba tengok Pak Jokowi ke kantor ini mekanisme masuknya uang pajak  ke negara. Berapa orang yang terkait langsung dengan target penerimaan pajak yang dicanangkan. Lalu setelah tahu jumlahnya bagi dengan seluruh pegawai DJP. Dapat berapa persen kira2? Dapatkah Angka 20%? Berapakah yang sepantasnya ? Kenapa Begini dan Kenapa begitu mungkin akan terjawab.
  7. Perlu menciptakan Undang-Undang Perpajakan yang komprehensif yang memihak kepada kepentingan negara.
  8. Penyederhanaan Sistem Pelaporan Pajak (SPT) baik masa maupun tahunan, kami yang dilapangan sebagai contoh masih merasakan bagaimana sulitnya memindahkan laporan komersial ke pelaporan pajak yang dibakukan oleh DJP. Fokus seharusnya ke kami sebagai customer bukan kepada kepentingan DJP dalam pengadministrasian.
  9. Sedikit kemauan Pak Jokowi untuk mengatakan kepada para pembantunya bahwa kita perlu bersinergi dengan DJP. Nomor sembilan ini akan menjadi kunci yg paling penting dalam target-target pajak yang diinginkan.

 

Dipublikasi di Tentang Pajak | Tinggalkan komentar

SPT Tahunan Lebih bayar


Seorang kawan yang pengusaha, datang berkunjung. setelah basa-basi sekian lama. sampailah pada titik pokok yang dia kehendaki. dia menyodorkan laporan keuangan dan form spt yang sudah diisi. meminta saya untuk melihatnya dan memberikan saran seperlunya.

Tidak ada yang salah dengan laporan keuangan dan spt nya semuanya menampakkan wajar-wajar saja. apalagi setelah saya tanyakan apakah semua laporannya telah dibuat dengan benar dan didukung bukti pendukung. dia pun mengiyakannya. saya kira bagus dan siap untuk di laporkan ke kantor pajak.

Namun demikian ada yang saya sentil, ternyata laporan keuangannya menyajikan lebih bayar sebesar seratus ribuan dari omzet yang milyaran. berdasarkan penjelasannya saya bisa mengatakan bahwa semua bisa dipertanggungjawabkan.

Saya mulai untuk memberi pertimbangan tentang lebih bayar yang seratus ribu tersebut. bukan masalah nanti ribet berurusan dengan pajak. saya yakin sekarang kantor pajak sudah sangat fair dan lebih baik. tapi saya hanya melihat berdasarkan kepentingan teman saya saja yang sangat super sibuk.

Saya bilang kalau semua dokumen yang diperlukan untuk proses lebih bayar lengkap ngga masalah kalau laporan itu langsung disampaikan saja. tapi jika dokumen masih belum dirapikan dan masih harus dikumpulkan, kalau bisa dipertimbangkan lagi. Saya pikir waktu anda yang terbuang untuk mengurusi lebih bayar seratus ribu akan jauh lebih berharga nilainya. dia begitu super sibuk. saya yakin dia akan repot untuk mengurusi hal demikian. dia mengerti.

tidak ada kabar selanjutnya apakah dia mempertimbangkan saran saya dalam melaporkan SPT Tahunannya.

Dipublikasi di Tentang Pajak | 5 Komentar

biaya lain-lain


hampir setiap laporan keuangan perusahaan memiliki pos biaya lain-lain. pos ini sebagai penampungan segala jenis biaya yang tidak bisa diklasifikasikan ke pos-pos yang sudah ada. jumlah yang ada pada pos lain-lain memiliki nilai yang relatif lebih kecil dibandingkan pos yang sudah ada. kalau nilai pos ini melebihi jumlah yang ada suatu akun alangkah baiknya di buatkan pos akun tersendiri.

seringkali di jumpai pada suatu laporan keuangan jumlah biaya lain-lain nilainya sangat material. saya tidak tahu kenapa manajemen malas untuk membuat pos akun baru. seakan menumplekkannya ke dalam pos pembuangan tersebut.

ketika kita berhadapan dengan pajak, pos ini akan menjadi ladang empuk untuk dilakukan koreksi fiskal. karena merupakan pos buangan biasanya seringkali perusahaan mengabaikan bukti atau dokumen pendukung biaya tersebut. kalaupun perusahaan terpaksa melakukan hal di atas sebaiknya perusahaan membuat rincian biaya lain-lain dengan tetap menjaga keberadaan bukti pendukungnya.

semoga dikemudian hari kita tidak direpotkan ketika berhadapan dengan pihak ketiga yang berkepentingan dengan kita misal Direktorat Jenderal Pajak.

Dipublikasi di SPT | Tinggalkan komentar